Lakukan Negosiasi dengan Kandidat Tenaga Ahli Pada saat Proses Tender Proyek

Seperti telah diuraikan dalam artikel sebelumnya (baca: Unsur Penilaian Kualifikasi Tenaga Ahli) bahwa secara substansi, komposisi tenaga ahli memiliki bobot penilaian yang relatif paling tinggi dibandingkan unsur teknis lainnya (terutama untuk pekerjaan yang terkait dengan konsultan manajemen). Mengacu pada artikel tersebut, maka dalam proses tender yang biasa dilakukan oleh perusahaan peserta lelang adalah menyusun komposisi tim tenaga ahli sebagus mungkin yang diambil dari database yang mereka memiliki.

Pada saat penyusunan kandidat tenaga tenaga ahli yang diusulkan hal yang biasa dilakukan hanyalah sebatas konfirmasi kesediaan dari kandidat tersebut. Bahkan masih sering terjadi perusahaan konsultan hanya "asal pasang" kandidat tenaga ahli tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi yang bersangkutan. Pada saat ini, sudah seharusnya kondisi seperti tersebut tidak lagi dilakukan oleh perusahaan konsultan karena secara hubungan pekerjaan tenaga ahli adalah mitra perusahaan konsultan yang memiliki kedudukan sejajar yang masing-masing terikat dalam hak dan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah semestinya proses negosiasi sudah dilakukan pada saat proses tender bukan pada saat akan mobilisasi (jika perusahaan tersebut memenangkan tender proyek). Negosiasi pada saat proses tender akan memberikan masukan bagi kandidat tenaga ahli sebagai pertimbangan persetujuan keikutsertaan dalam pengelolaan proyek tertentu terkait hak, tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu negosiasi pada tahap yang dimaksud akan menempatkan kandidat tenaga ahli pada kekuatan posisi tawar yang sama dengan perusahaan konsultan. 

Sebaliknya jika pada saat proses tender tidak/belum dilakukan negosiasi dengan kandidat tenaga ahli, maka pada saat menjadi pemenang tender proyek faktor tersebut bisa menimbulkan permasalahan yaitu terkait dengan kesediaan dan mobilisasi, karena tenaga ahli yang telah diusulkan tersebut ternyata tidak sepakat dengan kesepakatan hak dan tanggung jawab yang akan diterimanya. Bahkan yang lebih ekstrim, bagi perusahaan konsultan kondisi tersebut bisa dianggap tidak layak sebagai pihak pelaksana proyek, karena tidak mampu memenuhi quota jumlah penggantian tenaga ahli seperti yang dipersyaratkan.

Pada bagian akhir dari artikel ini satu hal yang perlu digarisbawahi adalah jika ditinjau dari hubungan kerja maka perusahaan konsultan dan tenaga ahli adalah mitra yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Sudah semestinya proses negosiasi sudah dilakukan pada saat proses tender, bukan pada saat akan proses mobilisasi.